Satelit9.com,Jakarta-Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta secara tegas melarang lembaga survei merilis hasil survei terkait Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 saat berlangsungnya massa tenang, 8-10 Juli dan saat berlangsungnya pemungutan suara pada 11 Juli mendatang. Sebab, dikhawatirkan, hasil survei tersebut akan mempengaruhi pemilih.Ketua Kelompok Kerja Sosialisasi KPU DKI Jakarta, Sumarno mengatakan, selama Minggu tenang dan pemungutan suara berlangsung, pihaknya tidak memperkenankan suatu lembaga merilis hasil survei apapun terkait Pilgub DKI 2012. "Kami khawatir dirilisnya survei saat Minggu tenang atau selama pemungutan suara akan mempengaruhi pemilih," ujar Sumarno, Jumat (6/7).
Larangan itu, kata Sumarno berlaku mulai 8-11 Juli pukul 13.00. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU No 69 Tahun 2010 tentang Pemberitaan Iklan Kampanye. "Jadi, selama masa tenang itu tidak diperbolehkan adanya iklan, spanduk, serta alat peraga terkait Pilgub DKI 2012," katanya.
Dikatakan Sumarno, sebelum selesainya pemungutan suara pada tanggal 11 Juli, lembaga survei juga dilarang mengumumkan hasil hitung cepat atau quick count. Hasil quick calculation baru boleh dipublikasikan, setelah pemungutan suara selesai yakni pada 11 Juli pukul 13.00. "Mereka tetap boleh melakukan quick calculation tapi dipublikasikan setelah pukul 13.00," katanya.
Meski demikian, ditambahkan Sumarno, tidak ada sanksi khusus bagi lembaga survei yang melakukan pelanggaran tersebut. Sebab, KPU DKI Jakarta tidak memiliki otoritas memberikan sanksi. Pihaknya meminta masyarakat untuk terlibat mengawasi jika ada lembaga survei yang melanggar. "Adanya sanksi moral. KPU tak punya otoritas memberikan sanksi. Biar masyarakat yang mengawasi," paparnya.
Seperti diketahui, sejak beberapa pekan terakhir, lembaga survei berlomba-lomba mempublikasikan hasil surveinya. Bahkan, mendekati pemungutan suara tidak hanya elektabilitas dan popularitas saja yang disurvei, tetapi juga tingkat keterpilihan dari keenam kandidat yang maju dalam Pilgub DKI 2012.(@jaya)