Satelit9.com,Jakarta- Tidak hanya publik, partai-partai yang eksis dan dipilih rakyat menjadi wakil mereka di parlemen pun siap menindak tegas kader yang menjadi kutu loncat. Karena itu, mereka mendesak Partai Nasional Demokrat (NasDem) membuka secara terang benderang siapa saja politikus yang telah lompat pagar.Sebaliknya, mereka yang lompat pagar diimbau agar bersikap kesatria dengan tidak sembunyi-sembunyi menjadi pelaku kutu loncat.
Demikian dikemukakan pakar komunikasi sekaligus dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun, Manajer Humas Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua, Ketua Divisi Kominfo DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Martin Hutabarat, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Mereka mengutarakan pendapat secara terpisah di Jakarta, kemarin, terkait fenomena kutu loncat dari sejumlah partai ke Partai NasDem.
Sebelumnya, Partai NasDem menyatakan berhasil menggaet 37 anggota DPR dari berbagai parpol. Mereka akan berlaga pada Pemilu 2014. Partai NasDem mengiming-iming modal untuk caleg sebesar Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar.
Gun Gun mengatakan, parpol tujuan politikus kutu loncat seharusnya bisa selektif dan hanya menerima politikus yang bersih. "Jangan yang berkasus juga diterima," ujarnya.
Motif uang kerap disebut menjadi salah satu alasan banyaknya politikus kutu loncat. Langkah Partai NasDem memodali calegnya sebesar Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar disebut memicu banyaknya politikus menjadi kutu loncat.
"Sebetulnya positif, tapi positif dalam arti proses transaksi politiknya. Kalau seorang kader mendanai sendiri biaya pencalegan, itu kan sangat mahal," kata Gun Gun.
Dia menyebutkan, dengan dibiayai parpol, caleg tidak perlu merasa harus balik modal. Dengan demikian, kinerja caleg bisa maksimal. "Jika logika ekonomi berjalan, jabatan akan jadi prioritas. Oleh karena itu, terjadilah korupsi politik karena partai sudah mengeluarkan cost, dan amount politik itu harus diganti," ujar Gun Gun.
Sementara Burhanuddin Muhtadi mengatakan, politikus yang sering berpindah partai biasa dijuluki kutu loncat. Para politikus lebih berorientasi uang. "Fenomena kutu loncat menunjukkan politikus kita berjuang tanpa ideologi. Mereka menempatkan parpol laiknya perusahaan," kata Burhanuddin.
Menurut dia, politikus kutu loncat tidak memperjuangkan suatu ideologi, tetapi bekerja berdasarkan insentif. "Seperti buruh," ujarnya.
Burhanuddin menjelaskan, kutu loncat bukan fenomena baru di Indonesia. Karena itu, menurutnya, harus ada perubahan sistem untuk meminimalisasi fenomena tersebut.
"Kenapa kita tidak membangun sistem yang lebih dewasa. Kita harus mematok perampingan kepartaian menjadi lebih sederhana," tutur Burhanuddin.
Menurut dia, sistem politik di Indonesia perlu dibenahi dengan membuat klasifikasi ideologi dan kerja parpol. Dengan begitu, parpol akan dipilih dan diisi oleh orang-orang yang berjuang karena ideologi, bukan karena uang.
"Partai-partai kita perlu memiliki diferensiasi ideologi dan kerja. Kalau nggak ada diferensiasi, maka pertarungan akan berada pada faktor kapital," ucap Burhanuddin.
Sementara itu, Max Sopacua, mengatakan, tak ada kader Partai Demokrat yang pindah ke Partai NasDem. Dia bahkan menantang Ketua Umum DPP Partai NasDem Patrice Rio Capella agar menyebutkan nama-nama kader Partai Demokrat yang akan hengkang itu.
Max menyebutkan, apa yang diutarakan Ketua Umum Partai NasDem itu adalah upaya menjatuhkan psikologis kader Partai Demokrat. "Kader Partai Demokrat hendaknya berterima kasih kepada partai karena melalui partai mereka bisa duduk di legislatif."
Di pihak lain, Partai Gerindra pasrah saja bila kutu loncat ke Partai NasDem adalah anggotanya di DPR.
"Silakan saja (hengkang). Bisa saja kader yang bersangkutan merasa lebih pas atau lebih mantap menjalankan idealismenya di Partai NasDem. Tetapi perpindahan itu jangan hanya karena tergiur uang Rp 10 miliar yang dijanjikan," kata Martin Hutarat.
Dia hanya berpesan agar anggota yang pindah tetap konsisten memperjuangkan ekonomi kerakyatan, bukan menjadi kutu loncat yang tidak memikirkan rakyat. Dia juga mengingatkan para kutu loncat agar menjadi pioner penggerak perubahan. Sebab, itu adalah cita-cita dan semangat pembaruan yang selama ini diperjuangkan Gerindra.
"Partai Gerindra didirikan untuk memperjuangkan cita-cita tersebut. Karena itu, kader Gerindra yang dipinang Partai NasDem atau partai lain, asal tetap konsisten dengan cita-cita tersebut, bagi kami yang bersangkutan tetap kader Gerindra," ujar Martin.
Gerindra memang tidak menjanjikan apa-apa untuk calegnya, termasuk modal Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar seperti diiming-imingkan Partai NasDem.
"Sejak awal Gerindra berprinsip, partai didirikan bukan untuk kepentingan sempit. Juga bukan untuk kepentingan partai ataupun anggotanya saja. Partai didirikan untuk kepentingan lebih luas, yakni mewujudkan Indonesia raya yang kita cita-citakan," ucapnya.
Ruhut Sitompul juga tak memasalahkan jika memang ada kader Partai Demokrat yang menjadi kutu loncat dan pindah ke Partai NasDem. Namun, dia menyebut para politisi yang pindah partai dengan burden uang itu tak ubahnya beruang madu.
"Kalau dikasih madu dia datang, tapi kalau madunya habis, nggak ada, dia marah," kata Ruhut. Dia menilai, kader parpol yang pindah dengan motivasi uang tak akan loyal kepada partai barunya.
Meski demikian, Ruhut menyatakan, pilihan pindah parpol adalah hak masing-masing individu. Dia sendiri mengaku tak akan pindah ke Partai NasDem kalaupun dia ditawari hijrah. Soalnya, "Sanggup nggak mereka bayar aku," ucapnya.
Bagi Luthfi Hasan Ishaaq, fenomena kutu loncat di kalangan parpol adalah bagian dinamika politik. Meski demikian, dia yakin tak ada kader PKS yang menjadi kutu loncat.
Luthfi tak melarang jika ada kader PKS yang ingin pindah ke parpol lain. Menurut dia, itu merupakan hak warga negara. "Siapa pun berhak memilih partai backbone saja, mendukung siapa saja, dan berjuang bersama siapa yang sesuai dengan kepentingan nasional, bangsa, dan negara menurut versi dan cara pandang dia," tuturnya.
Luthfi mengatakan, perpindahan kader suatu parpol ke parpol lain bukan hal negatif. Menurut dia, setiap kader pasti melihat kinerja dan pola perjuangan parpol yang dituju. "Dalam hidup seseorang pasti ada pilihan pertama, pilihan kedua, ketiga, dan seterusnya," ujarnya.(@cool)