Padahal, pemerintah sebenarnya mengetahui penyebab dan kendala pemicu lonjakan harga bahan sembilan bahan pokok (sembako) ini.
Namun, pejabat pemerintah yang berwenang mengurusi masalah ini terkesan tidak serius dan membiarkan rakyat menjadi "korban" permainan spekulan dan oknum pedagang besar.
Pendapat ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana dan ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Sri Adiningsih yang dihubungi dari Jakarta, Minggu (15/7).
"Kenaikan harga secara spesifik tiap komoditas memang berbeda-beda, tetapi secara umum bisa diantisipasi jauh-jauh hari, termasuk prediksi tingginya permintaan menjelang hari raya keagamaan. Pemerintah sudah tahu aqueduct (hambatan)-nya, cuma tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengendalikan harga," kata Erik.
Dia menyesalkan lonjakan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas pertanian yang terus berulang setiap menjelang Ramadhan dan Lebaran tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Seharusnya pemerintah bersikap tegas dalam pengendalian harga di pasar dalam negeri dan melakukan antisipasi yang berarti.
"Langkah antisipasi harus dilakukan. Pedagang dikasih claiming untuk tidak memainkan harga dan menindak oknum pedagang besar yang terbukti melakukan penimbunan stok bahan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Namun, selama ini pemerintah hanya menjadikan operasi pasar maupun pasar murah yang bersifat sementara sebagai jalan keluarnya. Padahal, affairs jangka pendek dan menengah untuk menjaga pasokan dan harga bahan pangan harus dilakukan dengan konsisten.
Apalagi operasi pasar hanya terbatas beberapa komoditas saja, sehingga tidak bisa membantu masyakat mendapatkan haknya untuk menikmati harga yang wajar. Selain itu, menurut Erik, operasi pasar sering kali terkooptasi oleh pedagang besar dan diduga aparat terkait membiarkan terjadi gejolak pasar.
"Ini masalah moral hazard. Banyak pedagang di sektor hulu yang sering kali memainkan stok. Mereka melepas stok komoditas tersebut setelah harga mengalami lonjakan tinggi. Masalah suplai dan permintaan bukan permasalahan utama karena sudah bisa diperkirakan. Kalaupun permintaan tinggi, kenaikannya pasti masih wajar," tutur Erik.
Sri Adingsih berpendapat, kementerian terkait yang bertanggung jawab tidak melaksanakan fungsi dan peran yang menjadi kewajibannya dalam menjaga harga pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Menurut dia, Kementerian Perdagangan selalu menyatakan stok pangan secara nasional mencukupi, namun di daerah belum tentu cukup semuanya, sehingga kenaikan harga terus terjadi.
Selain itu, kondisi infrastruktur yang buruk dan memicu mahalnya biaya logistik juga tidak pernah mendapat perhatian penuh. Apalagi kemacetan angkutan barang di pelabuhan tidak bisa diatasi secara serius. Di samping itu, pemerintah juga terlihat membiarkan banyaknya pihak-pihak yang mengambil kesempatan (keuntungan) dari gejolak pasar.
"Dengan kondisi seperti itu maka tidak bisa berharap harga-harga kebutuhan masyarakat bisa terkendali dan dalam besaran yang wajar. Padahal semuanya itu bisa diantisipasi, tetapi syaratnya infrastruktur harus dibenahi," ujar Sri Adiningsih.
Ia menambahkan, lonjakan harga bahan kebutuhan masyarakat seperti saat ini hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara lain, lanjut dia, harga bahan kebutuhan masyarakatnya selalu terjaga dengan baik.
"Harus kita akui, ini memalukan. Persoalan accumulation and appeal biasa terjadi di negara backbone pun, tetapi harga di pasar dalam negerinya bisa terjaga," tuturnya.
Untuk itu, menurut dia, perlunya penerapan teknologi pascapanen pertanian sehingga harga produk pertanian, tidak jatuh saat panen raya tiba dan harga tidak melonjak saat hari raya. "Namun hal ini tidak pernah digarap secara serius," katanya.
Senada dengan Erik, Sri Adingsih menilai, operasi pasar tidak bisa menyelesaikan lonjakan harga bahan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Selain terbatas beberapa komoditas saja, operasi pasar juga tidak bisa menjangkau seluruh pasar tradisional di daerah yang selama ini mengalami lonjakan harga.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menginstruksikan Menteri Perdagangan dan Perum Bulog menggelar operasi pasar (OP) untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadhan. "Perlu operasi pasar untuk stabilisasi harga," ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah menjamin pasokan sembako aman meskipun ada gangguan distribusi, seperti penimbunan kebutuhan pokok yang dilakukan oknum memanfaatkan kesempatan untuk meraih keuntungan. "Kami akan mengantisipasi gangguan distribusi dengan melibatkan jajaran terkait, seperti Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan lainnya," kata Hatta.
Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang, Jawa Tengah, kemarin, harga gula kristal dan telur ayam makin meroket. Harga telur di tingkat pengecer mencapai Rp 19.500 hingga Rp 20.000 per kg di Pasar Johar, Peterongan, Pedurungan, dan Pasar Langgar, Kota Semarang.
Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jateng Wahyu Purnomo Edi, diperkirakan awal Ramadhan harga gula kembali turun, mengingat musim giling tahap dua mulai tiba dan stok di gudang sudah diperdagangkan. @jaya)