Hal tersebut mengemuka dalam chat kebangsaan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) di Jakarta, Minggu (15/7).
Hadir sebagai pembicara, Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, anggota DPD yang juga mantan Wakil Ketua MPR dari Faksi PAN AM Fatwa, serta mantan Menkeu Fuad Bawazier.
Syahganda menyatakan, saat ini bangsa Indonesia perlu pemimpin yang ideologis. Figur dimaksud adalah negarawan-visioner, berjiwa mandiri, dan sarat pengalaman organisasi. "Ideologis bukan berarti bebas ideologi, tetap harus ada pilihan. Pilihan keberpihakannya pada rakyat jelata," kata Syahganda.
Terkait hal tersebut, AM Fatwa menyerukan agar seluruh komponen bangsa melahirkan reformasi jilid II. Imbauan itu disambut Fuad Bawazier dan narasumber lain.
Syahganda menyayangkan pernyatan salah seorang petinggi negara yang digadang-gadang menjadi calon presiden untuk Pemilu 2014 yang menyatakan ideologi komunis dan ateis bisa hidup di Indonesia.
"Bagaimana mungkin bisa menyatakan hal itu, komunis dan atheis sudah pasti anti-Pancasila dan anti-Islam," katanya.
Burhanuddin Muhtadi berpendapat, kini memang perlu pemimpin ideologis dan terlepas dari kepentingan partai yang jumlahnya banyak seperti saat ini.
"Sekarang banyak partai tetapi tidak jelas ideologinya, banci, kalau banyak partai yang terjadi semua ingin to the center, ke tengah, sehingga semua menyebut partai terbuka, nasionalis religius. Ini kan nggak jelas," katanya.
Lantaran tak jelas, soal kapital menjadi penting sehingga politik tak lagi diperjuangkan dengan ideologi yang kuat, tetapi secara transaksional.
Burhanuddin mengatakan, para bakal calon presiden harus terus berupaya memenuhi kualifikasi basal yang ideal untuk memperbaiki kondisi bangsa.
"Sebagai peneliti, saya baru menemukan figur bakal calon presiden yang memenuhi kualifikasi basal sebagai calon presiden ideal masih diupayakan," katanya.
Menurut Burhanuddin, figur calon presiden idealnya adalah memiliki kapasitas, berintegritas tinggi, serta memiliki niat murni untuk membangun bangsa.
Nama-nama bakal calon presiden yang saat ini sudah mulai muncul, menurut dia, harus terlihat memiliki niat murni untuk membangun bangsa.
"Calon presiden idealnya seharusnya memiliki integritas tinggi serta dirinya dan keluarganya juga bersih, sehingga pada saat melakukan pembersihan pada pemerintahannya tidak tersandera oleh kondisi dirinya dan keluarganya," katanya.
Namun, staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (FISIP UIN) Jakarta ini tak mau menyebut siapa saja bakal calon presiden ideal tersebut.
Burhanuddin berharap, dalam waktu dua tahun ke depan akan muncul figur bakal calon presiden alternatif yang bisa diharapkan membangun bangsa Indonesia.
Perubahan kepemimpinan politik yang terjadi di Indonesia dari era Orde Baru ke Reformasi, menurut dia, bukan berupa transformasi, melainkan lebih mendekati transaksional.
Menurut dia, hal ini terlihat dari cukup banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus hukum hukum dan bahkan sudah ada yang menjadi terpidana. Pemimpin di sini, kata dia, minim jiwa negarawan.
Sedangkan Endriartono Sutarto menyatakan, pemimpin pada hakikatnya pribadi yang dikorbankan untuk kepentingan rakyat yang dipimpinnya. "Pemimpin bukan mengorbankan kepentingan rakyat untuk dirinya," katanya.
Endriartono pada chat itu membacakan makalah bertajuk "Keteladanan adalah Kunci Pemimpin yang Amanah". "Keteladanan tak ada yang buruk, keteladanan selalu yang baik dan positif. Manusia diciptakan sebagi khalifah, tinggal seberapa perannya," katanya.
Pemimpin yang baik, dia menambahkan, memiliki pandangan ke depan, jiwa besar dan rendah hati, serta mawas diri, apakah yang telah dilakukan bermanfaat, berani bertindak tegas, dan peduli bagi masyarakatnya.
Ia menguraikan kondisi negeri ini yang dianggap memiliki keberhasilan ekonomi tetapi sesungguhnya sebagian besar belum dinikmati rakyat.
Menurut dia, hukum juga belum dapat ditegakkan, terlebih ada kelompok ekstrem, dan negara tak mampu mencegah hal itu terjadi.
"Padahal negara tak boleh didikte," katanya. Ia mencontohkan keteladanan kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai archetypal ideal pemimpin.@kevin)