Demikian disampaikan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dalam perbincangannya dengan satelit9.com, Senin malam (23/7)beberapa sat yang lalu.
"Presiden harus bertindak, jangan diam saja," katanya.
Tindakan politis kongkretnya, Presiden harus segerea memberhentikan menteri-menteri terkait.
"Selanjutnya, secara hukum, menteri-menteri tersebut harus diserahkan ke arah pidana hukum untuk diambil tindakan," ujar Yusril yang mengaku siap mencapreskan diri.
Jika Presiden tidak melakukan itu, sambung Yusril, SBY bisa dijerat Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
"Bisa dijerat dengan Pasal 55 KUHP yakni turut serta. Selain itu, bisa juga dijerat pasal 56 KUP, yakni aktif membantu kejahatan. Kalau presiden mengetahui, bahwa antara pembantunya dengan DPR terjadi kongkalikong, maka ia dengan sengaja membiarkan kejahatan dan turut serta melakukan kejahatan," ujarnya lagi. (@cool)