Satelit9.com,Jakarta-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya melaporkan menteri-menteri yang terlibat dalam praktik korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kalau memang benar memiliki bukti-bukti yang sahih. Jika tidak, Presiden SBY akan dituding hanya mencari popularitas dan simpati di mata publik.
Pendapat ini disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, pakar hukum Ahmad Rivai, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit, dan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo, yang disampaikan secara terpisah di Jakarta, Jumat (20/7). Mereka merespons pernyataan SBY yang mengaku punya informasi sahih tentang korupsi di kementerian.
Adhie Massardi mengatakan, kalau memang memiliki abstracts dan bukti yang kuat dan sahih bahwa menterinya terlibat korupsi, SBY seharusnya melapor ke KPK. "Laporkan saja, jangan didiamkan. Ini sama saja membiarkan praktik korupsi berlangsung," tuturnya.
Namun, Adhie Massardi tidak yakin SBY berani melaporkan anak buahnya di kabinet ke KPK, apalagi memecatnya. "Saya belum percaya, masa SBY berani? Sama anak buahnya saja di Partai Demokrat tidak berani bersikap tegas," kata Adhie M Massardi. Dia meragukan keberanian SBY dalam mengambil tindakan tegas terhadap menteri-menterinya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
"Jangankan kepada menteri yang berasal dari Partai Demokrat, untuk menteri dari partai lain saja, SBY tidak punya keberanian. Artinya, pernyataan SBY agar menteri-menterinya mundur, itu tidak mungkin dilakukan. Harusnya, SBY sendiri yang mengambil tindakan tegas dengan memecatnya," ujar Adhie.
Ia juga mengatakan, pernyataan SBY yang disampaikan ke media itu menunjukkan bahwa SBY saat ini tengah sendirian, tidak lagi memiliki kekuatan di mata bawahannya.
"Yang terjadi saat ini, kelihatannya ada dua hal. Pertama, politik untuk mencari kekuasaan, di backbone ada beberapa menteri yang ingin mencalonkan (diri) pada 2014 mendatang. Kedua, ada menteri yang diduga terlibat korupsi, kemudian mencari perlindungan kepada SBY. Dua hal itu yang belakangan ini berkembang," ujarnya.
Ahmad Rivai juga mendesak Presiden Yudhoyono untuk segera mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan menteri-menterinya yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Hal itu perlu dilakukan sekaligus untuk membuktikan bahwa dirinya berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi, sebagaimana yang dilontarkannya dalam berbagai kesempatan.
"SBY selaku presiden memiliki kewenangan untuk memberhentikan menteri-menterinya yang diduga terlibat kasus korupsi. Apalagi, dia mengaku memiliki abstracts yang sahih," ujar Rivai.
Presiden SBY, menurut dia, seharusnya tidak sebatas berbicara kepada media, tetapi seyogianya mengambil tindakan langsung melalui kewenangan yang dimilikinya.
Hal ini, kata dia, dimaksudkan agar tidak menimbulkan keresahan bagi menteri-menteri yang selama ini sudah menunjukkan kinerjanya dengan baik.
"Tapi, kelihatannya SBY hanya ngomong di media saja, tidak punya keberanian untuk mengambil langkah tegas. Sikap seperti ini justru akan menimbulkan keresahan bagi menteri-menteri yang sudah bekerja dengan baik," ujarnya.
Menurut Rivai, jika Presiden hanya mengimbau agar menteri-menteri yang lebih mengedepankan partai politiknya untuk mengundurkan diri, hal itu justru menunjukkan bahwa SBY tidak punya sikap. Apalagi, ada menteri yang diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi.
"Harusnya, SBY memecat dan melaporkannya ke KPK soal menteri yang diduga kuat terlibat kasus korupsi. SBY kan bilang bahwa dia memiliki bukti yang sahih soal kasus korupsi yang melibatkan eksekutif. Kalau itu dilakukan, publik akan menilai SBY memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi," ujarnya.
Hal serupa disampaikan Arbi Sanit. "Presiden kan punya hak prerogatif sebagai pemegang amanat rakyat. Harusnya tegas memberhentikan menteri bermasalah," ujar Arbi Sanit. Dia juga mengingatkan agar SBY jangan terlalu banyak basa-basi untuk pencitraan.
"Yang penting aksi. SBY jangan lupa pada jabatannya sebagai presiden yang memiliki kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden SBY mengaku sudah mendengar informasi mengenai banyak hal terkait korupsi di pemerintahan. Namun, dia memercayakan proses penegakan hukum kepada lembaga berwenang.
"Saya punya informasi yang sahih, tetapi saya memercayakan kepada penegak hukum, KPK terutamanya, ditambah penegak hukum yang lain. Saya tahu banyak hal meski saya hemat bicara, supaya tidak gaduh dan secara politik tidak menimbulkan yang tidak-tidak," ujar SBY dalam pengantar pembukaan rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/7).
SBY juga menyatakan prihatin bahwa praktik penyimpangan penggunaan anggaran masih saja dilakukan oknum di pemerintah dan DPR. Praktik yang merugikan negara itu bahkan sudah berlangsung sejak dalam tahap perencanaan proyek hingga pelaksanaannya di lapangan.
"Sejak perencanaan sudah kongkalikong, pelaksanaannya kongkalikong. Sekarang pun masih ada yang berani di antara oknum parlemen kongkalikong dengan eksekutif. Ini sekian anggarannya, maka sekian persen dikeluarkan. Masya Allah, naudzubillah," ujarnya.
Hal sama dinyatakan Drajat Wibowo. "Sebaiknya langsung ditindaklanjuti. Menurut Presiden kan sudah mempunyai advice tentang korupsi yang mungkin melibatkan menterinya. Sebaiknya tegas saja, yang bersangkutan langsung dipanggil, diklarifikasi, dan diberi peringatan akan diberhentikan begitu tersangkut kasus korupsi," katanya.
Dradjad lalu menanggapi Presiden SBY yang meminta menteri yang sibuk mengurus parpol mundur dari kabinet. Permintaan SBY dianggap sangat wajar.
"Wajar kalau SBY minta menteri fokus pada tanggung jawab dan tugas sebagai pembantu presiden. Menteri dari parpol juga harus sadar bahwa negara itu harus lebih diutamakan daripada tanggung jawabnya pada negara lebih utama dibanding tanggung jawab pada parpol," katanya.
Menurut Dradjad, tugas menteri dari parpol memang lebih berat. Karena selain menjalankan tugas kabinet, juga harus menjalankan tugas memimpin parpol. "Karena itu, menteri dari parpol sebenarnya jauh lebih berat dari menteri nonparpol," ujarnya.
Menurut dia, menteri nonparpol tidak pernah direcoki urusan-urusan dinamika partai dan konstituen. "Ibaratnya, pusingnya cuma sekali, sementara menteri dari parpol pusingnya berkali-kali. Contohnya, Agus Marto dan Dahlan Iskan tidak perlu pusing menyelesaikan konflik antarpengurus di daerah, atau melayani ribuan kader yang mengadukan masalahnya dari waktu ke waktu," ucapnya.
Karena itu, menurut dia, wajar saja SBY mengingatkan agar bekerja lebih maksimal. Meski yang memilih menjadi menteri juga SBY sendiri.
"Jadi, menteri dari parpol punya beban yang jauh lebih berat dari menteri nonparpol. Karena itu, wajar kalau Presiden meminta mereka fokus, supaya tugas-tugasnya sebagai pembantu presiden bisa dikerjakan maksimal. Ya, itu sudah konsekuensi dari orang partai yang menjadi menteri," ucapnya.
Sementara itu, partai koalisi menyatakan tetap berkomitmen mendukung affairs pemerintah, termasuk memberantas korupsi. "Kader PAN di KIB II tidak perlu mengundurkan diri karena struktur, sistem, dan budaya organisasi PAN sudah berjalan dengan baik, efektif, dan partisipatoris," kata Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (20/7). (@cool)