Satelit9.com,Jakarta-Fokus dan ambition affairs kerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di bidang ekonomi pada tahun 2012 dan 2013 dinilai tidak fokus dan tak terukur.Program pembangunan ekonomi yang disusun pemerintah malah kerap merugikan rakyat kecil seperti petani. Gagalnya affairs dan kebijakan ekonomi pemerintah juga tecermin dari masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
Pendapat ini disampaikan ekonom CSIS Pande Radja Silalahi, pengamat ekonomi Indef Ahmad Erani Yustika, serta ekonom dari LIPI Latief Adam kepada Satelit9.com, di Jakarta,sabtu (25/8)malam.
Mereka menanggapi hasil rapat kabinet yang bertajuk "Retreat Ekonomi" di Istana Kepresidenan Bogor kemarin. Dalam pemaparannya usai rapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan ada enam sasaran utama perekonomian guna mengantisipasi situasi ekonomi pada 2013-2014. Enam sasaran itu meliputi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga pangan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan ketahanan energi.
Menurut ketiga ekonom itu, sasaran utama ekonomi yang ingin dikerjakan pemerintah justru bertolak belakang dengan yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah (RKP) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013. Apalagi fokus pada enam sasaran utama ekonomi itu sebenarnya sudah diungkapkan Presiden SBY sejak menjabat pada 2004, namun implementasinya jauh dari harapan.
Masalah pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas karena didorong sektor konsumsi serta penciptaan lapangan kerja yang justru lebih banyak di sektor breezy hingga saat ini tidak bisa diselesaikan. Angka kemiskinan juga masih besar.
Di lain pihak, gejolak harga pangan justru terus terjadi tanpa bisa dihentikan sejak kepemimpinan Presiden SBY. Sementara ketahanan energi dan ketahanan pangan kini seperti tinggal mimpi karena pemerintah lebih mementingkan pemenuhan pangan masyarakatnya lewat kebijakan impor dibanding meningkatkan produksi dalam negeri.
Pande Radja Silalahi mengatakan, fokus sasaran utama di bidang ekonomi yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono tidak sejalan dengan RKP dan RAPBN 2013. Dengan demikian, tentunya apa yang ditegaskan SBY tersebut akan sulit dicapai.
"Pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan ketahanan energi kembali hanya menjadi ambition yang tidak mungkin dicapai pemerintah. Lihat saja struktur pada APBN 2012 dan RAPBN 2013, tidak sejalan," katanya.
Dia lantas menyoroti kebijakan stabilisasi harga pangan pokok masyarakat yang selalu terjadi karena faktor eksternal dan pasokan. Pemerintah tidak pernah menyiapkan anggaran untuk melakukan stabilitas harga bahan pangan pokok, termasuk upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri.
"Lalu masalah ketahanan pangan akan difokuskan seperti apa? Yang ada meski subsidi terus membengkak, namun lahan pertanian terus menciut dan produksi pangan makin menurun. Kesejahteraan petani makin tidak jelas. Sedangkan anggaran yang seharusnya bisa mengatasi masalah-masalah tersebut justru tidak ada. Kalaupun ada, semuanya buat impor pangan. Jadi, bagaimana bisa pemerintah menciptakan ketahanan pangan? Terkait ketahanan energi, Indonesia selalu dalam kondisi rawan dan terancam, karena mengandalkan minyak dan gas impor," ujar Pande.
Latief Adam mengatakan, pemerintah belum optimal dalam meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, investasi belum memberikan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, kualitas pertumbuhan ekonomi selalu dipertanyakan karena lebih didorong sektor konsumsi yang tidak signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan.
"Selama ini kebijakan pemerintah mengakibatkan terhambatnya peningkatan investasi. Mulai dari masalah proses izin investasi yang belum dapat mengoptimalkan peran broker untuk bisa berinvestasi di Indonesia sampai masalah kepastian hukum dan birokrasi biaya tinggi, belum bisa dituntaskan," tuturnya.
Menurut dia, pemerintah juga perlu memperhatikan fundamental-fundamental ekonomi makro, ketersediaan infrastruktur serta kapasitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu, insentif untuk investasi yang dijanjikan juga harus direalisasikan, sehingga bisa menciptakan sistem yang lebih kondusif dan memudahkan para investor," ucap Latief Adam.
Indef Ahmad Erani Yustika menilai, RKP dan RAPBN 2013 tidakt memitigasi potensi dampak krisis all-around yang dipicu oleh utang di sebagian negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Apalagi seperti sebelumnya pemerintah juga tidak bisa memastikan penyerapan dan realisasi RAPBN 2013 bisa lebih optimal dibanding sebelumnya. Perlu ada penegasan dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk benar-benar mendorong terealisasinya program-program kerja yang ditetapkan.
"Karena, apa pun yang dikatakan Presiden SBY dan angka-angka nominal yang tertera dalam RAPBN 2013, butuh komitmen kuat untuk implemantasinya. Yang terpenting, pemerintah memperkuat ekonomi domestik dan memberdayakan masyarakat banyak melalui sektor produksi atau investasi. Dengan demikian, akan tercipta lapangan kerja baru. Termasuk juga menggenjot pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, pelabuhan, dan lainnya," kata Ahmad Erani.
Menurut dia, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kinerja sektor riil yang lebih produktif akan mampu memperkecil kemungkinan dampak krisis global. "Yang terpenting adalah program-program pemerintah dapat dijalankan," katanya.
Dalam rapat di bidang ekonomi itu, Presiden SBY mengatakan, pemerintah memprioritaskan enam sasaran utama perekonomian guna mengantiasipasi situasi ekonomi 2013-2014. Enam sasaran utama itu meliputi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga pangan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. "Enam sasaran utama inilah yang menjadi fokus dan prioritas kita untuk dua tahun mendatang," katanya.
Presiden juga meminta seluruh kementerian/lembaga negara serta pihak-pihak terkait lainnya untuk menyukseskan rencana kerja pemerintah.(@eko/adi)