Satelit9.com,Jakarta-Meski kerap mendapatkan kritikan dan tentangan dari berbagai kalangan masyarakat, DPR tetap berniat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Alasannya, kunjungan kerja itu penting sebagai bahan masukan penyusunan rancangan undang-undang.Contohnya, sejumlah anggota Komisi II DPR berniat mengunjungi Brasil dengan alasan untuk kepentingan pembahasan RUU tentang Desa.
Pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens berpendapat, DPR sering kali disibukkan dengan urusan formalitas sehingga lupa dengan substansi. "Makna perwakilan tak dipahami secara komprehensif sehingga mereka merasa sudah melakukan kewajiban kalau jalan-jalan ke negara lain. Padahal, substansi studi amalgamation adalah perbaikan kualitas kinerja," katanya di Jakarta kemarin.
Ia menilai, selama ini hasil dari kunjungan kerja tersebut tidak membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja DPR. "Dalam hal kinerja, DPR masih rendah," tuturnya.
Kritikan juga muncul dari masyarakat yang tergabung dalam Parade Nusantara. Mereka menganggap anggota DPR tidak perlu jauh-jauh untuk mempelajari desa.
"Jadi salah, terlampau amateur apabila melakukan studi amalgamation RUU Desa ke negara yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Sangat tidak cocok," kata Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso.
Menurut dia, tidak tepat dalam menyusun RUU Desa harus mencari perbandingan dengan negara lain. "Justru lebih baik mendengarkan aspirasi dari bawah," ujar Sudir.
Kritikan yang sama juga datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menilai perilaku hemat sepertinya memang jauh dari para anggota DPR. Tahun ini Fitra mencatat anggaran untuk kunjungan kerja (kunker) DPR mengalami kenaikan mencapai Rp 3,4 miliar.
Koordinator investigasi dan advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan, alokasi anggaran kunjungan pelesiran DPR pada tahun 2012 sebesar Rp 140 miliar, sudah termasuk asuransi perjalanan kunjungan kerja luar negeri.
Ia menjelaskan, naiknya alokasi anggaran kunjungan pelesiran anggota dewan untuk tahun 2012 ini disebabkan setiap pembentukan atau pembahasan RUU, alokasi anggaran untuk kunjungan kerja luar negeri mulai dari Komisi I sampai XI dan Badan Legislatif DPR, rata-rata dipatok sebesar Rp 3,2 miliar.
"Padahal, untuk tahun 2011, hanya sebesar Rp 1,7 miliar per komisi atau untuk satu alat perlengkapan. Jadi, alokasi anggaran absolute untuk pembentukan atau pembahasan RUU di DPR mulai dari Komisi I sampai XI, ditambah Baleg, untuk tahun 2012 sebesar Rp 39,2 miliar, dan untuk tahun 2011 hanya sebesar Rp 22,3 miliar," tuturnya.
Uchok mendorong DPR menghentikan kunker ke luar negeri dengan alasan apa pun. Sebab, kunker tersebut dipandang sebagai pemborosan anggaran negara.
"Stop pelesiran ke luar. Dengan alasan apa pun, DPR harus menghentikan kerja pelesirankarena akan merusak anggota DPR sendiri dan membuat merosotnya legitimasi secara lembaga DPR. Anggota dewan bisa menikmati pelesiran, tapi rakyat makin tidak suka kepada DPR," katanya.
Ketua Panitia Khusus RUU tentang Desa Ahmad Muqowan mengatakan, pihaknya menetapkan Brasil sebagai negara tujuan setelah menelusuri abstracts secara online dan sumber lain. Desa di Brasil, menurut dia, mempunyai botheration kemiskinan dan ketimpangan yang hampir sama dengan desa di Indonesia.
"Namun, di Brasil mulai ada perbaikan. Dalam memberantas kemiskinan di desa, Brasil menggunakan cara bagaimana mengatur produksi dan pemasaran secara kolektif," kata Ahmad.
Ahmad menambahkan, pihaknya ingin mempelajari bagaimana masyarakat pedesaan di Brasil memproduksi hasil pertanian serta bagaimana mengakses pasar. Petani kecil di Brasil, kata dia, mampu mengekspor hasil pertanian setelah melakukan pengelolaan produksi bersama atau membuat badan usaha bersama.
Pemerintah Brasil, menurut politikus PPP itu, juga banyak mengintervensi pedesaan yang berbasis pertanian atau dikenal dengan istilah rural. Selain pertanian, menurut dia, Brasil juga menghadapi masalah pertanahan.
"Di Brasil ada gerakan MST atau kelompok petani yang tidak punya tanah. Namun, ada pengorganisasian, yakni bagaimana mengelola, menduduki tanah yang tidak tergarap, lalu mengelolanya dan memasarkannya bersama," kata dia.(@cool/adi)