.jpg)
Satelit9.com,Jakarta- Pemerintah dinilai belum berhasil dalam membangun perekonomian nasional. Salah satunya terkait dengan fokus dan sasaran affairs ekonomi yang tidak terimplementasi dengan baik. Untuk itu pemerintah diingatkan mengurangi kebijakan impor terutama komoditas pangan.Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ichsanuddin Noorsy, mengatakan, sasaran utama bidang ekonomi yang diusung pemerintah, seperti ketahanan energi dan ketahanan pangan, justru mengarah pada liberalisasi yang hanya menguntungkan korporat asing dan menyengsarakan masyarakat banyak.
Saat ini kebutuhan pangan nasional justru sebagian besar dipenuhi dari impor. Sedangkan kebijakan di bidang energi malah membuat korporat asing makin leluasa mengatur pasokan dan harga untuk konsumen di dalam negeri.
Subsidi energi terus dikurangi dengan alasan makin membebani anggaran, meski kenyataannya hanya untuk memuluskan liberalisasi sektor energi di Indonesia.
"Selama ini, kebijakan pemerintah jelas menunjukkan tidak untuk memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Noorsy kepada Satelit9.com di Jakarta, Minggu malam(26/8).
Padahal, pendiri negara ini secara tegas menekankan agar Indonesia bisa mencapai kemandirian serta kedaulatan pangan dan energi.
Yang ada saat ini ketahanan yang dipenuhi oleh pangan serta BBM dan gas dari impor serta liberalisasi yang kian diperluas.
Menurut dia, Indonesia kian terikat dengan prinsip liberalisasi di segala sektor ekonomi.
Barang-barang impor bisa masuk dengan leluasa ke Indonesia dan dipersepsikan memang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah bukannya menyediakan energi yang terjangkau untuk rakyatnya yang sebagian besar merupakan golongan menengah ke bawah. Namun, justru berusaha mencabut subsidi agar harga energi, seperti BBM dan gas, sesuai dengan mekanisme pasar.
"Terus maraknya pangan impor jadi contoh konkret pemerintah yang malas dalam membangun sektor pertanian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui sektor pertanian. Sementara harga energi terus dinaikkan sehingga hanya menambah beban masyarakat," tuturnya.
Dia menjelaskan, rencana pencabutan atau pengurangan subsidi energi untuk listrik dan BBM oleh pemerintah juga merupakan kebijakan yang menggambarkan kurangnya perhatian terhadap sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang masuk kategori miskin.
Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas ditegaskan bahwa air, minyak, pangan, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai penuh oleh negara dan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.
"Namun, semuanya diarahkan di bawah kendali swasta. Di sisi lain, pemerintah juga tidak mampu melindungi hak rakyat untuk mendapatkan energi dan pangan murah serta mengedepankan cara-cara mencabut subsidi. Maka jelas, hak rakyat untuk memperoleh energi murah telah dirampas pemerintah sendiri. Semua ini melanggar konstitusi," ucapnya.
Terkait hal itu, Direktur ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pemerintah seharusnya berfokus untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 10.000 megawatt (MW) berbahan bakar batu bara dibanding menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Listrik dari PLTU batu bara biaya produksinya jauh lebih rendah dibanding pembangkit dari BBM.
"Kalau pembangkit listrik 10.000 megawatt dengan bahan bakar batu bara selesai, maka biaya produksi listrik akan turun sehingga akan menurunkan subsidi listrik. Jadi, tidak perlu menaikkan tarif dasar listrik (TDL) atau tarif tenaga listrik (TTL)," katanya.
Selanjutnya, menurut dia, pasokan gas juga perlu ditingkatkan untuk mencukupi pembangkit listrik dengan berbahan bakar gas. Caranya dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti terminal penyimpanan gas dan pipa distribusi, karena saat ini masih tergolong minim.
"Penurunan angka subsidi listrik yang mencapai Rp 80,9 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 tidak harus dengan menaikkan tarif listrik. Subsidi listrik yang terus meningkat disebabkan terlalu banyaknya penggunaan bahan bakar minyak," tuturnya.
Pengamat kebijakan publik Adhi Massardie mempertanyakan kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di bidang ekonomi karena sebenarnya jauh dari kata populer dan pro terhadap rakyat.
"Kita tidak tahu kebijakan backbone yang menurut atau selalu dikatakan SBY prorakyat. Dan, kita juga tidak tahu, rakyat yang backbone yang senang pada kebijakan pemerintahan Presiden SBY," katanya.
Menurut dia, hampir semua kebijakan SBY di bidang ekonomi hanya menyenangkan para pemilik modal dan pihak asing. Masalah ini seakan-akan hendak ditutup pemerintah dengan mengampanyekan bahwa sasaran utama pembangunan bidang ekonmi sudah sesuai jalur dan lebih berpihak pada kepentingan rakyat. "Padahal, kenyataannya selama ini tidak seperti itu," tutur Adhi.
Sementara itu, Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) makin menjauhkan penciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam hal ini pemerintah justru tidak berpihak kepada rakyat miskin dan tetap mementingkan kepentingan birokrat serta korporasi besar, khususnya asing.
Dalam nota keuangan dan RAPBN 2013, belanja pemerintah direncanakan Rp 1.657 triliun atau naik 7,1 persen atau Rp 109,6 triliun dibanding APBNP 2012. Namun, kenaikan terbesar hingga 14 persen justru untuk belanja pegawai yang mencapai Rp 28 triliun. Sedangkan untuk belanja modal Rp 25 triliun.
"RAPBN 2003 bukan anggaran untuk rakyat miskin, tapi lebih milik para PNS (pegawai negeri sipil).
(@agus/eko)