Satelit9.com,Jakarta-Bagaiamanapun, hasil tambang PT Freeport harus dikelola oleh bangsa Indonesia. Karena itu kontrak karya dengan PT Freeport tidak boleh diperpanjang lagi."Karena itu merugikan bangsa kita," kata Ketua Gerakan Pemuda Sehat, Ali Muksin, dalam diskusi publik dengan tema Keterbukaan Informasi Kontrak Karya Freeport sebagai Penyadaran dan Pemahaman Kedaulatan Indonesia' yang diselenggarakan di Aston Epicentrum, Jakarta (Sabtu, 11/8).
Menurut Ali Muhsin yang menjabat sebagai Ketua Bidang BUMN DPP KNPI ini, apa yang dilakukan oleh PT Freeport tidak sesuai dengan harapan bangsa Indonesia, karena negeri ini selalu dirugikan oleh perjanjian kontrak karya. "Kontrak karya itu jelas-jelas selalu merugikan karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan," jelas Ali.
Ali Muhsin juga yakin orang-orang Indonesia mampu mengoperasikan semua teknologi yang sekarang dikerjakan oleh PT Freeport. "Karena dari teknologi kita sudah mampu mengambil alih atau meniru teknologi Freeport. Apapun kita punya dan bisa, di Indonesia pun kita ada. Jadi sambil menunggu kontrak karya selesai tahun 2021, kita bisa mempersiapkan sejak sekarang," tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum PRD, Agus Jabo. Ia meminta agar pengelolaan perusahaan pertambangan tidak dikuasai pihak asing. "Perusahaan tambang tidak boleh dikelola oleh asing," ujarnya.
Agus menyayangkan, kekayaan tambang yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat dan dikelola oleh negara, justru dikuasai oleh perusahaan asing, seperti yang terjadi pada PT Freeport Indonesia.
Menurut Agus, Indonesia butuh pemimpin yang berani melawan penindasan terhadap masyarakat kecil dan melawan kekuasaan bangsa asing. "Kita membutuhkan seorang pemimpin yang berani seperti Bung Karno, yang jelas jelas berani melawan kekuatan asing," tegasnya.(@sbk)