.jpg)
"Dengan kebijakan itu, akses rakyat petani kecil yang saat ini masih terbatas terhadap lahan pertanian diharapkan akan meningkat. Kita bisa memacu produksi bahan pangan semakin baik sehingga mengurangi ancaman krisis pangan," kata Sohibul dalam siaran pers yang diterima satelit9.com, Senin (24/9).
Sohibul Iman juga mengingatkan Reforma Agraria merupakan prasyarat utama untuk menjalankan pembaruan agraria yang telah diamanatkan TAP MPR No IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
"14 tahun reformasi telah berlalu, kita belum bisa mendapatkan titik terang terkait pembaharuan agraria ini. Jika kebijakan reforma agraria ini kedepan jelas, permasalahan sengketa tanah dan penggunaan tanah akan dapat direduksi," cetusnya.
Reforma Agraria menurutnya bisa dimulai dari mengoptimalkan lahan-lahan negara dan lahan terlantar untuk dapat diakses oleh petani. Menurut abstracts Badan Pertanahan Nasional (BPN) sedikitnya ada 7,3 juta hektare tanah yang sebagian besar berbentuk HGU dibiarkan telantar.
Ia mengatakan, jika lahan telantar itu didistribusikan kepada petani, Indonesia akan lebih mudah untuk mencapai swasembada pangan. Rencana pemerintah untuk menambah 7,2 juta hektare lahan pertanian sehingga absolute menjadi 15 juta hektare lahan dapat terpenuhi.
"Saat ini luasan lahan untuk pangan terus merosot, dari 7,9 juta hektar menjadi 7,3 juta hektar. Pemerintah harus bertindak cepat untuk mengatasi masalah ini," tegas Sohibul.(@cool)