.jpg)
Tentu, bisa dipahami bahwa risiko fiskal dan non-fiskal yang besar harus dihindari jangan sampai setelah proyek berjalan, ternyata pihak swasta sebagai accomplice pada akhirnya meminta jaminan finansial yang mau tidak mau Pemda Wonogiri tidak berkutik karena sudah telanjur jalan.
Karenanya, muncul pemikiran, sekalian saja proyek itu masuk kategori solicited, yang langsung dibiayai negara mulai studi kelayakannya. Bahwa kemudian menggandeng pihak swasta sebagai mitra, prosesnya berlangsung secara terbuka, akuntabel, dan tidak melalui penunjukan langsung.
Pemikiran ini berkembang, agar proses pembangunan Jembatan layang tersebut dibangun melintang di tengah WGM dari Kecamatan Eromoko sampai Kecamatan Baturetno atas dasar babyminding yang lebih baik, dan terbebas dari peluang benturan kepentingan yang tidak perlu.
Itulah dilema yang terjadi saat ini. Jembatan layang tersebut dibangun melintang di tengah WGM dari Kecamatan Eromoko sampai Kecamatan Baturetno merupakan infrastruktur strategis yang menyediakan konektivitas bagi perkembangan ekonomi antarwilayah, sekaligus sebagai salah satu instrumen distribusi perdagangan dan pemerataan industri.
Namun, bukan berarti proses pembangunannya bisa dilakukan dengan menabrak kaidah babyminding yang baik, apalagi berpotensi menimbulkan “ketidakadilan finansial”.Lihat Kekeringan yang mengancam di wilayah Wonogiri selatan menjadi langganan setiap tahun untuk bencana kekeringan apakah sudah ada solusi Sampai Sekarang?.
Karena itu, seyogianya Pemda Wonogiri berani melakukan koreksi yang diperlukan apabila dipandang landasan aturan yang ada.
Para pembantu Bupati Wonogiri yang tergabung dalam Dewan Pengarah Jembatan layang tersebut dibangun melintang di tengah WGM dari Kecamatan Eromoko sampai Kecamatan Baturetno, seyogianya berani memberikan masukan yang tidak menyesatkan, demi kemaslahatan masyarakat luas, account ekonomi jangka panjang, sekaligus risiko fiskal yang prudent; bukan justru memberikan opini yang misleading.