Operasi perusahaan asal Amerika Serikat itu telah menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Papua. Pasalnya, perusahaan tambang ini membuang limbah sedikitnya 250 ribu ton per hari sejak mulai beroperasi tahun 1973 hingga sekarang.
Demikian disampaikan Ketua Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMD) Arif Fahrudin, dalam Dialog Pemuda dan Konfrensi Pers menanggapi Kedatangan Menlu USA Hillary Clinton dengan tema "Nasionalisasi dan Usir Freeport, Usir Neokolonialisme & Imperialisme" di Sekretariat DPN Repdem, Jalan Cikini I, 3B, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (2/9).
"Lebih dari 6 miliar ton limbah dibuang sembarangan oleh Freeport dan telah menciptakan kerusakan lingkungan yang parah. Ini pelanggaran-pelanggaran kemanusian," ujarnya.
Selanjutnya, soal keuntungan, Papua sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari produksi yang dilakukan oleh Freeport. Bukan hanya keuntungan, apa yang diproduksi pun, rakyat tidak tahu.
Sementara terkait renegosiasi kontrak, jelas dia, tidak melibatkan satu orang rakyat Indonesia, sehingga membuktikan bahwa ini bisa dilihat hanya mencabik-cabik demokrasi Indonesia. "Jadi, mengusir Freeport sama juga mengakhiri penindasan yang ada di Papua," tandasnya. (@cool/sbk)