Satelit9.com,Surabaya- Koordinator Parliament Watch Jatim Umar Sholahudin menilai 16 anggota DPRD Jatim yang pakai 'jalur patas' untuk berangkat haji tahun ini, adalah perilaku tidak tahu diri."Mereka (anggota dewan, red) sudah mencederai aspek keadilan. Kasihan masyarakat yang jadi calon jamaah haji berusia di atas 80 tahun yang harus antre bertahun-tahun dan belum berangkat," katanya kepada Satelit9.com, Rabu (19/9/2012)malam.
Menurut temuan dari Parliament Watch Jatim, jatah haji bagi anggota dewan setiap tahunnya sudah hal yang lumrah dan biasa. Hanya saja, jatah itu memang bukan milik anggota dewan semata.
"Kalau informasi yang saya dapatkan, jatah itu diberikan kepada Pemprov Jatim. Dalam setahunnya, pemprov dapat kuota sekitar 100 orang. Nantinya, kuota itu dibagikan kepada anggota dewan dan tokoh masyarakat, tergantung siapa yang meminta," ungkapnya.
Dia berharap, daripada memberikan jatah percepatan berangkat haji ke anggota dewan, lebih baik pemprov memberikannya kepada CJH berusia lanjut (di atas 87 tahun), petugas haji dan tenaga kesehatan pendamping CJH.
"Sangat tidak patut kalau anggota dewan itu masih minta-minta hak istimewa jatah percepatan haji. Mestinya, kan mereka punya kemampuan finansial yang cukup bisa berangkat lewat ONH plus. Lebih baik dialokasikan ke CJH yang antre dan membutuhkan," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, antrean calon jamaah haji di Jatim yang harus menunggu hingga 11 tahun, tidak membuat anggota DPRD Jatim bersabar mengantre. Para wakil rakyat yang terhormat itu menempuh segala cara agar bisa berangkat tahun ini juga, tanpa menunggu antrean absolutist seperti CJH reguler lainnya.
Sumber Satelit9.com, Rabu (19/9/2012) mengatakan, ada sekitar 30-40 orang anggota DPRD Jatim yang meminta 'bantuan' pemprov untuk merekomendasi kepada Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jatim. Mereka ada yang berangkat atas nama pribadi (sebagai anggota dewan, red), ada juga yang memberangkatkan kerabat keluarganya.
"Kalau mungkin berangkat haji atas nama anggota dewan lebih berpeluang. Tapi kalau menitipkan saudara atau temannya, itu yang susah. Mereka ini tetap membayar reguler, tidak secara gratis," ujar sumber itu mewanti-wanti agar tidak menyebutkan namanya.
Kabiro Kesmas Setdaprov Jatim Thoriq Affandie yang dikonfirmasi tidak mengelak informasi tersebut. "Saya tegaskan itu bukan jatah-jatahan. Ini karena tidak ada jatah haji buat anggota DPRD Jatim. Mereka hanya minta tolong dipercepat bisa berangkat tahun ini. Ketua DPRD Jatim saja tidak ada jatahnya kok," kilahnya.
Informasi dari sumber itu, para anggota DPRD Jatim melalui Sekretaris DPRD Jatim (sekwan) menyurati secara resmi kelembagaan ke Gubernur Jatim Soekarwo, mengenai permintaan percepatan berangkat haji tersebut. Setelah itu surat didisposisi dan diteruskan ke Kanwil Kemenag Jatim.
"Pemprov tidak menjamin anggota dewan itu bisa berangkat. Ini karena tergantung sisa kuota yang ada di dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat, red) Kementerian Agama," tutur Thoriq.
Kepala Kanwil Kemenag Jatim Sudjak yang dikonfirmasi terpisah membantah, jika ada 30-40 anggota dewan Jatim yang meminta percepatan berangkat haji tahun ini. "Tidak sampai sejumlah itu. Saya hanya menerima rekomendasi dari 16 anggota dewan. Itu juga ada surat rekom dari pemprov yang diteken Gubernur Jatim," katanya.
Pihaknya juga tidak berani menjamin apakah anggota dewan itu bisa berangkat tahun ini juga. Persoalannya kuota haji Jatim saat ini sedikit. Apalagi, saat ini ada 4.000 orang CJH Jatim yang juga berebut dapat percepatan bisa berangkat tahun ini. "Kalau saya bilang peluangnya besar, nanti malah nggak jadi berangkat. Kalau bilang kecil, nanti berangkat. Tapi peluangnya sepertinya memang kecil," pungkasnya.(@sbk)