Satelit9.com,Jember -Pabrik Gula Semboro PT Perkebunan Nusantara 11 meminta perlindungan aparat kepolisian, terkait aksi blokade jalan yang dilalui truk pengangkut tebu, di Kebun Spada, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Senin (10/9/2012).Aksi blokade oleh warga setempat ini dilakukan sejak pukul delapan pagi dan masih berlangsung. "Kami rencananya akan melakukan blokade ini sampai ada penyelesaian kasus tanah Nogosari," kata Sugito, Koordinator Himpunan Masyarakat Tani Nogosari.
Konflik tanah Nogosari adalah salah satu konflik tanah yang belum juga selesai di Jember, antara masyarakat Desa Nogosari dengan Pabrik Gula Semboro milik PT Perkebunan Nusantara 11.
Konflik sudah meletup sejak awal tahun 2000. Warga menyatakan, tanah yang dikuasai pabrik adalah tanah kas desa. Mulanya, warga bersedia berkompromi, dengan syarat PTPN 11 berbagi lahan garap dan membayar dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) Rp 1,5 miliar. Namun ternyata, PTPN 11 keberatan membayar CSR tersebut.
"Kami menyerahkan persoalan ini kepada yang berwenang. Kalau itu diblokir, itu tanggung jawab yang berwajib. Aktivitas kami tetap seperti biasa," kata Kepala Tanaman Rayon III, Muhammad Anas Hafis.
Anas mengatakan, kendati diblokir, truk pengangkut truk bisa masuk kebun. Namun saat ini tebu masih dinaikkan ke atas truk dari kebun. "Proses tebang muat angkut lama. Kalau dihadang, itu tugas kepolisian mengamankan. Kami tetap melakukan pekerjaan sesuai tugas dan wewenang," jelasnya.
PG Semboro, lanjut Hafis, sudah berusaha memenuhi permintaan warga. Namun sementara ini, nominal CSR yang bisa dipenuhi baru Rp 200 juta. "itu pun dilakukan untuk pengaspalan jalan. Kami koordinasi dengan kepala desa untuk affairs apa saja. Dan kami sudah melaksanakan bantuan untuk pembangunan madrasah yang ambruk. Kemarin (kami membantu) dua madrasah dan satu TK," katanya.
"Kebijakan itu kan dari atas (Direksi PTPN 11). Perkembangan segala macam kami di bawah menunggu. Prinsipnya kami tidak ada mau benturan PG dan masyarakat. Kalau ada hal-hal yang dirasa mengganggu hubungan warga dan PG, biar keamanan yang meluruskan," tambah Hafis. (@sbk)