.jpg)
Satelit9.com,Semarang -DPRD Jateng menyoroti kenaikan belanja pegawai 20 persen di APBD 2013 menjadi Rp 1,5 triliun. Anggaran tersebut diminta ditinjau ulang karena dinilai tak efektif. Tak hanya belanja pegawai, peningkatan juga terjadi pada pos belanja hibah dan bantuan sosial.Sementara pos bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, menurun 27,6 persen. "Kenaikan dan penurunan tersebut harus dicermati kembali," kata Sekretaris Fraksi Gerindra Dwi Yasmanto yang membacakan pandangan fraksinya dalam sidang paripurna DPRD Jateng, Selasa (16/10).
Pada APBD 2013 anggaran belanja dianggarkan naik sejumlah Rp 1,223 triliun dari APBD 2012 menjadi Rp 12,469 triliun. Jumlah tersebut dibagi menjadi dua jenis belanja yakni belanja tidak langsung sebesar Rp 9,145 trilun (73,34 persen) dan belanja langsung sebesar Rp 3,323 triliun (26,66 persen).
Porsi belanja langsung dan tidak langsung itu menurut Fraksi Gerindra kurang proporsional. Rasio tersebut perlu ditinjau kembali dengan meningkatkan alokasi belanja langsung. "Jika dibandingkan 2012, belanja tidak langsung pada 2013 sangat perlu untuk dirasionalisasi," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jateng, H Bibit Waluyo dalam sidang paripurna penyampaian nota keuangan Rancangan APBD 2013, Kamis (11/10) mengatakan, belanja pegawai tersebut menyedot 12,07 persen anggaran belanja tidak langsung.
Belanja daerah pada rancangan APBD 2013 yang mencapai Rp 12,46 triliun, telah mengalami kenaikan sebesar Rp 1,2 triliun dibanding APBD 2012. Adapun proyeksi pendapatan daerah pada 2013 mencapai Rp 11,669 triliun, atau naik sekitar 7,72 persen dibanding APBD 2012.
Anggota Fraksi PAN DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly menilai kenaikan belanja dan pendapatan yang cukup besar tersebut harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan provinsi ini. "Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan sebagainya," tandasnya. (DSY)