.jpg)
Satelit9.com,Jakarta-Partai politik yang diberi perpanjangan waktu seminggu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan dokumen verifikasi administrasi optimististis bisa memenuhi kewajibannya. Parpol justru mengkhawatirkan adanya ketidaksinkronan standar verifikasi yang ditetapkan KPU.Hal ini diungkapkan sejumlah pengurus parpol yang mengikuti pengumuman hasil verifikasi administrasi di Gedung KPU, Senin (8/10).
Sebagaimana diketahui, hingga saat ini belum ada satu pun parpol yang lolos verifikasi administrasi karena belum lengkapnya dokumen yang diserahkan. Padahal KPU sudah memberi perpanjangan waktu selama seminggu untuk melengkapi dokumen yang disyaratkan.
KPU memberikan seminggu lagi waktu tambahan bagi para parpol untuk melengkapi dokumennya. Apabila tetap tidak dipenuhi, KPU akan memutuskan parpol tersebut tidak lulus verifikasi administrasi.
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu PKB Saifullah Ma'shum optimistis pihaknya yakin bisa menuntaskan dokumen yang diminta KPU dalam seminggu ini. "Sebab umumnya kita sudah melakukan komputerisasi terhadap dokumen yang dimiliki," ungkapnya.
Namun demikian, pihaknya justru khawatir dengan tidak seragamnya pemahaman verifikator dan Komisioner KPU. Sebagai contoh, terjadi pemahaman berbeda mengenai SK pengurus di tingkat kecamatan.
"Satu pihak setuju cukup dengan legalisir dari DPP. Namun Komisioner berkeyakinan harus SK yang asli," ujarnya.
Begitu pun dengan architecture sistem informasi parpol (sipol) yang ternyata berbeda architecture dengan yang diinginkan KPU. "Ini yang membingungkan," keluhnya.
Hal senada dikatakan Fungsionaris PDIP Sudyatmiko yang menyebutkan terjadi perbedaan persepsi antara parpol dan KPU dalam mengisi abstracts Sipol.
"Awalnya mereka bilang dengan umur. Namun ternyata Komisioner minta datanya dalam bentuk tanggal lahir," ungkapnya.
Sedangkan Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Fadjar Sampurno menyatakan, pihaknya akan memperbaiki dokumen yang diinginkan KPU.
"Kita buka 24 jam untuk ini. Kita harus memperbaiki surat domisili. Karena itu kita harus koordinasi lagi ke daerah," paparnya. (ela)