Djangga menyebut persoalan yang ada saat ini yakni perjanjian kerja sama yang seharusnya berakhir pada 2008, diperpanjang hingga 16 Desember 2009, kemudian cachet quo hingga 1 April 2011. "Kita akan paparkan segera ke Pak Gubernur," kata Djangga, Kamis (18/10).
Persoalan ini juga sudah diaudit investigatif oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari analysis yang terbit 26 Maret 2012 menunjukkan adanya kerugian negara yang berasal dari pendapatan yang tidak dapat direalisasi sekurang-kurangnya Rp 179,56 miliar. Selain itu, tertundanya kesempatan Pasar Jaya untuk mengelola Pasar Blok A. Sengketa ini kemudian berlanjut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk segera bersikap terkait sengketa pengelolaan Pasar Blok A Tanah Abang yang kini telah memasuki ranah hukum. DPRD sendiri telah mendorong adanya renegosiasi kontrak dalam kasus ini.
“Ini memang persoalan business to business, tapi Pasar Blok A ini juga aset Pemprov DKI Jakarta. Kalau bisa jalan-jalannya dikurangi sedikit, luangkan waktu untuk melihat book absolutist Pasar Jaya. Gubernur harus memberikan opininya,” jelasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku, tak tahu menahu soal sengketa kepemilikan Pasar Blok A. Pasalnya, ia baru menjabat selama tiga hari sebagai orang nomor satu di ibu kota, dirinya berjanji akan mempelajari permasalahan tersebut. "Masalah di Jakarta itu banyak sekali. Saya harus pelajari satu-satu baru saya bisa komentar," ujar Jokowi.
Saat dikonfirmasi, Kuasa Hukum PT Priamanaya, Abraham enggan berkomentar terkait dengan sengketa dengan PD Pasar Jaya. "Ikuti saja persidangannya, nanti akan kelihatan," kata Abraham.(edi)