Prancis telah menyatakan akan mendukung upaya Palestina untuk meningkatkan statusnya dari pengamat PBB menjadi negara pengamat bukan anggota pada pemungutan suara Majelis Umum PBB, Kamis (29/11) mendatang. Dukungan Prancis sangat penting untuk meningkatkan cachet internasional Palestina dan menarik dukungan dari negara-negara Eropa lainnya.
Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius menegaskan posisi konsisten Prancis tentang cachet Palestina. Dia mengatakan Prancis, satu dari lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB, akan memberikan suara pada cachet pengamat negara bukan anggota bagi Palestina.
Dukungan Prancis tidak berubah meski telah berganti kepemimpinan, pengakuan Palestina adalah salah satu kampanye Presiden Prancis Francois Hollande. “Kami memilih untuk memberikan suara dengan jelas dan koherensi. Anda tahu bahwa selama bertahun-tahun posisi konsisten Prancis adalah pengakuan terhadap negara Palestina. Itu sebabnya ketika muncul pernyataan tentang cachet Palestina pada Kamis dan Jumat, Prancis akan merespon dengan ya,” katanya.
Proposal untuk meningkatkan cachet Palestina diambil menyusul kegagalan Palestina tahun lalu untuk menjadi anggota penuh, dan menyusul konflik antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.
Resolusi itu diperkirakan akan disetujui karena mayoritas anggota Majelis Umum adalah negara-negara bersimpati terhadap perjuangan Palestina, dan tidak memiliki sistem veto seperti di Dewan Keamanan. Menteri Luar Negeri Austria Reinhold Lopatka juga mengatakan negaranya mendukung Palestina, dan mengklaim lebih dari setengah 27 negara anggota Uni Eropa akan mendukung angle Palestina.
Sementara itu, Inggris yang belum menyatakan sikapnya, mengatakan bahwa London bersiap untuk mendukung pengakuan kenegaraan Palestina di PBB, jika Presiden Palestina Mahmoud Abbas berjanji untuk tidak menggugat Israel atas kejahatan perang, dan melanjutkan pembicaraan perdamaian. Sebelumnya, London menolak sikap penolakan AS dan Israel karena dinilai itu akan merusak prospek negosiasi perdamaian. Sebuah sumber Inggris mengatakan Palestina sedang dimintai untuk menarik pengajuan keanggotaan di Pengadilan Pidana Internasional.
Pengakuan kenegaraan di PBB akan meningkatkan cachet Palestina, sama seperti cachet pengamat negara bukan anggota Vatikan. Pengakuan kenegaraan Palestina akan menyerukan pengakuan wilayah kenegaraan Palestina sesuai dengan wilayah perbatasan pada 1967, sebelum pendudukan Israel. Resolusi baru itu akan menyerukan penyelesaian konflik Timur Tengah memenuhi visi perdamaian sebagai negara merdeka, demokratis, bertetangga dan hidup berdampingan dalam perdamaian, keamanan antara Palestina Israel.
Draft revolusi itu juga akan menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan permintaan Palestina menjadi anggota penuh PBB yang gagal mendapat pengakuan tahun lalu. Amerika Serikat (AS) dan Israel, serta negara-negara sekutu telah memblokir langkah pengakuan negara merdeka Palestina di Dewan Keamanan PBB. AS dan Israel telah mengisyaratkan kemungkinan pembalasan, jika pemungutan suara terus berjalan Kamis ini.
Konggres AS akan memblokir pembayaran kepada otoritas Palestina. Israel akan membekukan penerimaan pajak yang ditransfer yang didasarkan pada perjanjian Oslo pada 1993, bahkan kemungkinan membatalkan semua perjanjian. Israel juga mengancam akan mencaplok pemukiman Tepi Barat. [AP/Reuters/D-11]