Saud mengaku lebih mementingkan keamanan dan pencegahan konflik antarmasyarakat di balik keputusan polisi melarang konser penyanyi bernama lengkap Stefani Joanne Angelina Germanotta, 26 tahun, itu. Polisi menerima rekomendasi penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat terhadap konser yang rencananya digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, 3 Juni itu. "Ini berarti ada potensi konflik, jadi tidak bisa dilaksanakan di Jakarta."
Saud menunjuk kepolisian daerah yang melihat dan menilai potensi konflik tersebut. Memindahkan lokasi konser ke Pulau Bali, misalnya, akan menempatkan Polda Bali sebagai penilai potensi konflik.
Juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, menyatakan rekomendasi larangan tidak berubah. Menurut dia, pertemuan telah dilakukan 25 April lalu, dan promotor setuju. Apabila konser tetap digelar, dia menegaskan, berarti melanggar hukum. "Akan dibubarkan paksa."
Juru bicara Big Daddy Entertainment, Arif Ramadhoni, belum bisa menanggapi alternatif pemindahan lokasi konser. Dia meminta masyarakat dan puluhan ribu pemegang tiket bersabar menunggu kepastian. "Setidaknya kami mencermati dinamika yang berkembang," katanya.
Sebelumnya, Michael Rusli, Presiden Direktur PT Prima Java Kreasi, perusahaan yang menaungi Big Daddy Entertainment, menyatakan pemindahan lokasi konser bukan hal yang mudah. Kawasan Sentul, Bogor, yang pernah menjadi tuan rumah untuk konser artis Katy Perry dan Justin Bieber, misalnya, dinilai tak cukup. "Sentul kapasitasnya 10 ribu, kami jual 50 ribu (tiket). Sudah laku semua," kata Rusli kepada Istiqomatul Hayati, Qaris Tajudin, dan fotografer Dwianto Wibowo, Selasa lalu.
Saat itu Rusli juga menyatakan masih mengupayakan agar konser bisa tetap digelar sesuai dengan rencana. Diskusi dicoba dilakukan dengan kelompok-kelompok penentang konser.
Beberapa kalangan menyesalkan mengapa kepolisian hanya mendengarkan kelompok-kelompok yang menentang konser. "Ada kesan kepolisian tidak mampu menjaga keamanan negara," ujar Ketua Komisi Hukum DPR Benny K. Harman. Juru bicara Gerakan #Indonesia Tanpa FPI, Dhyta Caturani, mengungkapkan rencana melayangkan somasi kedua kepada kepolisian. "(Larangan) Itu pelanggaran hak WNI atas hiburan," kata Dhyta.(cit/eko/ida)