Tidak pernah bosan kita sampaikan agar kita jangan bermain api dalam memancing emosi massa. Berpolitik janganlah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Meski kekuasaan merupakan tujuan dari berpolitik, namun bukan berarti boleh diraih dengan cara apa pun.
Pada akhirnya kita harus menggunakan akal sehat. Bahwa jabatan bukanlah segala-galanya. Ia merupakan amanah yang dipikulkan ke pundak kita untuk bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jabatan adalah sebuah pengabdian dari kita kepada rakyat, bukan alat kepentingan untuk kita sendiri.
Oleh karena jabatan itu merupakan pengabdian kepada rakyat, maka rakyatlah yang menentukan siapa yang pemimpin yang mereka inginkan. Kita boleh berharap untuk mendapat kepercayaan dari rakyat, tetapi rakyat mempunyai pilihan sendiri tentang pemimpin backbone yang akhirnya mereka pilih.
Sekarang ini kekuasaan berada sepenuhnya di tangan rakyat. Memang penentuan siapa yang akan menjadi Gubernur Jakarta periode 2012-1017 baru akan ditentukan tanggal 20 September mendatang. Namun rakyat sudah melihat dan memiliki pilihan tentang siapa pemimpin yang akan dipilihnya kelak.
Marilah kita beri kesempatan kepada masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya secara bebas. Janganlah mereka dipaksa-paksa untuk memimlih pemimpin yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Apalagi sampai harus ditakut-takuti dengan ancaman yang bent membuat orang lalu bersikap apatis terhadap proses demokratisasi yang sedang kita bangun ini.
Cara-cara teror seperti yang terjadi sekarang ini sungguh menodai demokrasi yang sedang kita bangun. Ketika kita sudah membangun demokrasi yang begitu baik dalam tiga kali pemilihan umum yang dilaksanakan pasca-reformasi, sangatlah disayangkan apabila kemudian kita justru mundur ke belakang lagi.
Tidak masuk akal apabila penodaan terhadap demokrasi justru dimulai dari Jakarta. Sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi, sungguh ironis apabila kemudian kita dipaksa untuk kehilangan akal sehat. Kita tidak diberi kesempatan untuk menggunakan mata hati kita dalam memilih pemimpin di ibu kota negara ini.
Sepantasnya apabila mereka yang masih memiliki akal sehat untuk tampil ke depan meluruskan ketidakbenaran yang terjadi. Pada tempatnya Menko Polhukam tampil ke depan menyuarakan hal yang sudah menyimpang dari koridor kepantasan, keluar dari koridor demokrasi, dan tidak sejalan dengan semangat kebangsaan yang kita bangun sekarang ini.
Ketika kita memilih jalan reformasi, kita sudah bersepakat untuk meninggalkan sikap-sikap diskriminatif. Sejak zaman Presiden Abdurrahman Wahid kita tidak lagi melihat asal-usul. Semua orang yang menyatakan diri sebagai warganegara Indonesia, maka ia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk negeri ini.
Termasuk tentunya dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dari bangsa ini. Siapa yang berhak untuk memimpin bangsa ini tidak lagi dilihat dari backbone asal mereka atau apa warna kulit mereka, tetapi sejauh backbone ia memiliki kecintaan kepada Tanah Air dan kemampuan apa yang dimiliki untuk membawa bangsa dan negara ini ke arah kemajuan.
Kita harus mendorong semua orang untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kita harus mencari orang yang memiliki hati dan ketika diberi kepercayaan untuk memegang jabatan, ia mau menjalankan tanggung jawab itu dengan sepenuh hati. Ia benar-benar memiliki niat untuk berbuat bagi kepentingan rakyat banyak.
Kita harus sadar bahwa dalam proses demokrasi yang masih muda, selalu ada pihak-pihak yang ingin membajak proses ini. Mereka selalu beranggapan bahwa yang lebih menentukan adalah kekuatan otot. Kita harus bisa menyadarkan mereka bahwa demokrasi justru harus meninggalkan cara-cara kekerasan dan menggantinya dengan cara-cara yang lebih beradab.
Pelurusan terhadap penyimpangan demokrasi harus dilakukan secara tegas. Salah satu yang menjadi penyebab makin bergulirnya isu SARA dalam Pilkada Jakarta adalah ketika Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta tidak berani menindak orang yang jelas-jelas menyelewengkan kepentingan agama untuk kepentingan politik calon gubernur tertentu.
Kesalahan itu harus dibayar mahal sekarang ini. Semua orang lalu beranggapan tidak ada yang salah ketika mereka memainkan isu SARA untuk kepentingan politik. Oleh karena itu tepatlah jika Menko Polhukam segera tampil untuk meredam ketidakbenaran yang terjadi. Selanjutnya kita mengharapkan agar semua yang berpikiran sehat mau mengawal proses demokrasi ini agar tidak dibajak oleh mereka yang gila akan kekuasaan.