Karena itu LPPA Tauhid mengadukan permasalahan yang menimpa mereka kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan juga kepada Kompolnas, Komnas HAM, dan juga Kontras.
"Terutama, kita meminta kepada MUI untuk mengkaji dan meneliti, apakah selama ini upaya pengkajian tematik LPPA dan juga ceramah telah menyimpang. Pada 6 November lalu, sudah kita serahkan 96 keping VCD yang merupakan dokumen dari keberadaan dan kegiatan LPPA Tauhid kepada MUI, dan akan segera dilakukan pengkajian," ungkap pengurus bidang Advokasi LPPA Tauhid, As'ad Muhaimin kepada para wartawan, di kantor Pengacara Badrus Zaman SH yang menjadi kuasa hukum mereka, Kamis ( 8/11).
Sejak LPPA Tauhid aktif menjalankan kegiatan keagamaan dari tahun 2001, terutama pengkajian tematik tentang keislaman, baru pada 2012 ini mendapatkan tekanan dari ormas LUIS, yang menyebut mereka sebagai kelompok ingkarus sunnah. LPPA Tauhid disebutnya sebagai jelmaan dari Yayasan Tauhid Indonesia (Yatain) yang dilarang oleh Jaksa Agung sejak 1983.
"Ada banyak keanehan. Padahal LPPA Tauhid ini jelas beda dengan Yatain. Dan kita ini sifatnya terbuka. Kalau memang ada tuduhan penyimpangan dalam kegiatan LPPA, kami bersedia berdialog. Bukan dengan cara ditekan dan diteror," imbuh Humas LPPA Tauhid Imam Suhadi menambahkan. (dedi)