Satelit9.com,Jakarta-Wasekjen Partai Golongan Karya, Satya W Huda mengatakan perlu adanya mekanisme pembahasan secara transparan dalam setiap kebijakan penganggaran yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPR RI. Hal tersubut agar memudahkan masyarakat untuk mengetahui mekanisme pembahasan dan penganggaran di DPR.
"Perlu mekanisme transparan supaya mudah diakses masyarakat," kata Setya di Jkaarta, Jumat Malam (3/8).
Selain itu, ia menilai jika selama ini Banggar, selaku lembaga perwakilan yang menangani masalah penganggaran tidak transparan. Maka dari itu, dirinya menyarankan agar mekanisme pengambilan keputusan harus dilakukan secara transparan.
"Ini (mekanisme pengambilan keputusan) yang harus ditekankan (agar terbuka)," tegasnya.
Akan tetpi, dirinya membantah jika Banggar dinilai tidak terkontrol dalam setiap pengambilan keputusan. Sebab, kata dia, Banggar tidak bisa putuskan sendiri soal anggaran kalau tidak ada rekomendasi dari komisi-komisi terkait.
"Saya tidak melihat ada fungsi di DPR yang tidak tekontrol," kata dia.(@Ardi Mandiri)
"Perlu mekanisme transparan supaya mudah diakses masyarakat," kata Setya di Jkaarta, Jumat Malam (3/8).
Selain itu, ia menilai jika selama ini Banggar, selaku lembaga perwakilan yang menangani masalah penganggaran tidak transparan. Maka dari itu, dirinya menyarankan agar mekanisme pengambilan keputusan harus dilakukan secara transparan.
"Ini (mekanisme pengambilan keputusan) yang harus ditekankan (agar terbuka)," tegasnya.
Akan tetpi, dirinya membantah jika Banggar dinilai tidak terkontrol dalam setiap pengambilan keputusan. Sebab, kata dia, Banggar tidak bisa putuskan sendiri soal anggaran kalau tidak ada rekomendasi dari komisi-komisi terkait.
"Saya tidak melihat ada fungsi di DPR yang tidak tekontrol," kata dia.(@Ardi Mandiri)
