“Ada isu F-PDIP DPRD tidak mendukung affairs Jamkesda. Kami luruskan itu tidak benar. Yang kami kritisi adalah Jamkesda disalahgunakan oleh salah satu pasangan calon gubernur untuk kepentingan pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) DKI,” ungkap Ketua F-PDIP DPRD DKI Jakarta Syahrial di Jakarta, Rabu (12/9).
Dia menjelaskan, berdasarkan temuan yang didapatkan fraksi itu, Jamkesda digunakan sebagai alat intimidasi untuk memilih pasangan Foke-Nara. Kesimpulan itu, lanjut Syahrial, adalah temuan di beberapa beberapa wilayah di Jakarta seperti Kelurahan Kapuk-Cengkareng, Kelurahan Tugu Selatan-Koja, Kelurahan Makasar, Kelurahan Palmeriam, Kelurahan Kebon Manggis, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kelurahan Jatinegara-Cakung, dan Kelurahan Cipinang Besar Utara.
“Rilis ini adalah admonishing untuk pasangan tertentu agar tidak menggunakan affairs Jamkesda sebagai alat politik pemenangan pemilu kada,” ujar Syahrial.
Menurutnya jika hal serupa terus terjadi di lapangan, sambung dia, F-PDIP DPRD akan melaporkan pasangan Foke-Nara ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta melalu tim sukses Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok).
Ia menilai tunggangan politik atas affairs Jamkesda merupakan pembohongan publik. Apa lagi pada tataran praktiknya, ungkap Syahrial, distribusi Jamkesda sangat tebang pilih dan mengenyampingkan aspek keadilan sosial.
Ia menegaskan affairs Jamkesda yang anggarannya senilai Rp716 miliar merupakan affairs Pemerintah DKI Jakarta yang telah dibahas, disusun, dan ditetapkan bersama-sama DPRD Provinsi DKI Jakarta. Namun faktanya di lapangan distribusi dan pemberian Jamkesda kepada masyarakat tidak melalui mekanisme yang benar.
“Penerbitan Jamkesda harusnya kami ketahui. Kami harus diberi penjelasan dulu oleh pihak Pemprov. Persoalannya, kenapa baru sekarang itu diterbitkan dan disebarkan,” ujar anggota Komisi E DPRD dari F-PDIP Merry Hotma.(@Andhini/cool)