"Ada ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran tersebut. Sebab dari rincian yang ada, tidak tercantum dana untuk membayarkan gaji authority PNS. Padahal gaji authority PNS seharusnya sudah ditanggung oleh Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) dengan anggaran Rp 6,5 triliun per tahun," ujar Basuki, saat mengunjungi SMAN MH Thamrin, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (14/11).
Saat ini jumlah siswa di SMAN MH Thamrin sebanyak 195 orang dengan 43 orang guru. Dari 43 authority itu, yang berstatus PNS hanya 11 guru. Sisanya merupakan authority swasta yang diambil dari Surya Institute dengan nilai pembayaran Rp 2,06 miliar. Padahal pada bulan Agustus, kontrak dengan Surya Institute itu telah berakhir. Namun para authority dari Surya Institute itu masih mengajar hingga sekarang.
Meski memiliki anggaran operasional cukup besar, namun pihak sekolah selalu mengaku kekurangan dana operasional. Karena itu, wagub mengancam akan memindahkan kepala sekolah dan guru-guru di sekolah itu jika tak mau mengikuti aturan kesepakatan baru mengenai sistem pendanaan sekolah.
“Guru DKI kalau masih mengeluh gajinya kurang, silakan kerja di swasta saja. Sekolah ini sudah dengan sistem asrama, menjadi terobosan luar biasa untuk anak miskin yang memiliki intelektual tinggi. Tapi kenyataannya sekolah justru didiami oleh anak-anak dari keluarga yang mampu. Sedangkan anak miskin seperti dizalimi,” ujar Basuki.
Melihat kondisi ini, ia pun meminta pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar mengakomodir siswa dari anak-anak keluarga miskin. Namun, ia juga meminta pada pihak sekolah agar tidak mengubah mutunya hanya dengan dalih anggaran menurun. Sebab pada prinsipnya, sekolah diperbolehkan mengajukan anggaran ke Pemprov DKI demi peningkatan kualitas pendidikan. Dengan catatan, anggaran yang diajukan wajar dan kualitas pendidikan meningkat.(deva)